Diversi dan Restorative Justice Pada Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigma dalam filosofi peradilan pidana anak, yang awalnya adalah retributive justice, kemudian berubah menjadi rehabilitation, lalu yang terakhir menjadi restorative justice.[1]

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terdapat istilah diversi dan keadilan restorative atau sering dikenal dengan istilah Restorative Justice, istilah baru tersebut tidak terdapat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dimaksud dengan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sedangkkan keadilan restorative (Restorative Justice) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.Hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin dengan adanya diversi dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal” karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. Ketentuan pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan Diversi bertujuan :
  • Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
  • Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; 
  • Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; 
  • Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan 
  • Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
Diversi wajib diupayakan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, meskipun konsekuensi “wajib” pada pengupayaan diversi juga menjadi kabur karena sanksi terhadap pengabaian ketentuan ini yang diatur pada pasal 96 sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012.

Meskipun demikan, memang tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diupayakan diversi, Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 memberikan batasan pada kasus yang bisa diupayakan diversi yaitu :
  1. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;dan
  2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 

[1] Drs. Priyadi, Bc. IP, M.Si., Sosialisasi & Roadmap Implementasi UU No.11/2012, 2013
Next PostNewer Post Previous PostOlder Post Home

5 comments

  1. Bang, ak punya klien anak-anak tersangkut perkara Narkoba jenis Ganja, bagaimana solusi menurut abang, mohon balasan untuk bahan masukan.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bang Andreas Steven Law, jika ada Klien anak-anak perkara Narkotika saran saya :
      1. Pastikan Pasal yang dipakai Pasal 111 atau 127 UU No. 35 th 2009 tentang Narkotika.
      2. Jika yang dipakai pasal 127, silahkan minta Diversi dan lanjut penetapan diversi kepada penyidik yang menanganinya.
      3. Jika penyidik berkesimpulan bahwa tersangka anak dikenakan Pasal 111 , yang harus segera diupayakan sebelum 15 hari (7 hari penahanan penyidik & 8 hari penahanan Penuntut Umum), penasehat Hukum/Keluarga mengajukan Permohonan Assesmen kepada Penyidik yang menanganinya, setelah diterima penyidik akan membuat surat permohonan Assesmen untuk Rahabilitasi kepada BNN Kota.

      Sekian secara singkat yang bisa dibantu, semoga membantu dan jika kurang jelas kirimkan email.

      Delete
  2. Kasus narkotika tidak dapat dilihakan melalui sistem diversi dan Restorative Justice.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anak Berhadapan Hukum perkara Narkotika dapat dilakukan Assesment BNN/BNNP/BNNK, jika hasil assesment narkotika menyimpulkan anak tersebut merupakan pengguna dan korban salah guna serta tidak termasuk dalam peredaran gelap narkotika maka penyidik harus menerapkan Pasal 127 UU No. 35 th 2009 tentang Narkotika.

      Untuk kepentingan anak berdasarkan hukum penyidik dapat melakukan diversi mengingat ancaman hukuman pidana Pasal 127 UU Narkotika adalah maksimal 4 tahun, sedangkan ketentuan Diversi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun (Pasal 7 UU SPPA).

      Delete
    2. Bahan Bacaan : Perma No. 04 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/perma_04_2014.pdf)

      Delete