Blogger Template Designer Indonesia

Template Blogger merupakan tampilan utama pada sebuah website atau blog, semakin baik kualitas tempate akan membuat pengunjung akan kembali datang dan membaca isi blog, kebanyakan blogger akan memilih Tampilan Warna, Loading yang Cepat (Fast Loading), Template Responsive, dan SEO (Search Engine Optimization).

Daya tarik Template juga mampu menarik blogger berlomba untuk merancang, membuat, bahkan ada juga yang convert template, kemudian menampilkan hasil terbaik untuk dijual atau bahkan hanya dibagikan gratis dalam bentuk free template, begitu juga banyak blogger Indonesia baik pemula sampai Master tersangsang untuk berlomba membuat Template yang keren.

Berikut ini daftar Website terkenal milik Blogger Indonesia pembuat Template Blogger :
  1. www.arlinadzgn.com
  2. uongjowo.blogspot.com
  3. www.mastemplate.com
  4. www.kompiajaib.com
  5. blog.kangismet.net
  6. www.maskolis.com
  7. Sugeng.id
Daftar perancang / pembuat template blogger diatas merupakan sedikit dari Master Website yang ada di Indonesia, anda pilih karya siapapun atau bahkan buat sendiri, yang penting indah dan tentu saja dapat mendatangkan banyak pengunjung.

Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Perlindungan Anak

Tindak Pidana kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat, pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Pemerintah memandang perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

"Perpu ini dimaksudkan untuk kegentingan yang diakibatkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat secara signifikan," kata Joko Widodo dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Rabu (25/05/2016) sekitar jam 16.30 WIB.

Atas dasar pertimbangan tersebut Presiden Joko Widodo pada 26 Mei 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perubahan yang dilakukan dalam Perppu ini adalah pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sehingga berbunyi:
  1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D (setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
  3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;
  5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;
  6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
  7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik;
  8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
  9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.
Selain itu, di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:
  1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) (dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok;
  2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;
  3. Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi;
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Selain itu ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E (setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;
  4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
  6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;
  7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
  8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.
Di antara Pasal 82 dan Pasal 83, menurut Perppu ini, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:
  1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) (dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok;
  2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 25 Mei 2016.

Modus, Cara, dan Antisipasi Pencurian Mobil Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, dan Toyota Innova

Sistem keamanan mobil semakin komplit dan canggih, dengan Keyless entry atau immobilizer yang membuat mobil tidak akan dapat dinyalakan tanpa kehadiran kunci asli, walau mobil tersebut tidak luput dari kejahatan dengan modus penggelapan. Beda dengan halnya sistem keamanan pada mobil Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, dan Toyota Innova yang tidak dilengkapi dengan sistem immobilizer, sehingga banyak dijadikan sasaran tembak para pelaku pencurian mobil.

Pelaku pencurian mempelajari sistem keamanan mobil, maka kita harus selayaknya persempit gerak mereka untuk pencegahan pencurian, kita juga mengikuti tingkah pikir mereka dan jangan sampai terjadi kehilangan mobil kesayangan kita.

Berdasarkan pengalaman penulis, bahwa pelaku pencurian mobil biasanya berkelompok, dengan sangat rapi mempunyai tugas dan peran masing-masing diantaranya peran pengawasi lingkungan, pemutus kabel alarm, pemetik (yang bertugas membuka kunci pintu mobil sampai kunci kontak), driver ( disebut joki atau kuda), dan pencari / pemutus GPS.

Pelaku beraksi memakai mobil sewaan kelas menengah keatas untuk operasional, hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kecurigaan masyarakat dan petugas keamanan.

Pemahaman Tentang Alat Bukti sebagai "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan sebagai "Bukti Yang Cukup"

Pada awal pembentuannya KUHAP disebut-sebut sebagai “karya agung”, tetapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan praktek hukum, semakin terlihat betapa kelemahan sistemik yang di-design didalamnya membutuhkan respons yang bukan hanya menjadi tanggung jawab legislator, tetapi juga diperlukan langkah antisipatif konstitusional. Hal ini sebagai konsekuensi langsung diabaikannya amanat konstitusi dalam substansi KUHAP. Salah satu persoalan mengenai hal ini telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 28 April 2015, sebagaimana dimaksud dalam Putusan No. 21/PUU-XII/2014, yang kemudian begitu mengguncang praktek hukum, karena terjadi pergeseran makna yang cukup mendalam berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan proses pembuktian pada tahap penyelidikan dan penyidikan, dan tentunya hal itu berkaitan langsung dengan perkembangan kewenangan hakim prapreadilan, tempat menguji keabsahan tindakan aparatur penegak hukum yang demikian itu.

Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 memuat beberapa pokok hal kaidah hukum baru, antara lain:
  1. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP;
  2. Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
Dengan amar putusan yang demikian itu, maka pada dasarnya Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan yang lebih “strict” tentang kriteria penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan. Selain itu, tentunya putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud telah “menambah” kewenangan hakim praperadilan sehingga meliputi pula pengujian tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan.