Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika adalah “orang sakit” yang wajib menjalani pengobatan dengan menempatkan meraka kedalam lembaga ...
HUT Ke-72 Kemerdekaan Indonesia

HUT Ke-72 Kemerdekaan Indonesia

Konsep

Sejak kecil masyarakat indonesia dididik untuk memeliki kesadasaran akan pentingnya menjadi makluk sosial yang berdampingan dan berinteraksi melibatkan individu lainnya.

"Gotong Royong" adalah akar dari kebudayaan kita yang merupakan perwujudan harmoni kebersamaan yang telah menjadi perekat efektif tanpa memandang ras, suku, dan agama untuk mencapai tujuan yang luhur.

Kebersamaan menjadi tema yang diangkat pada perayaan 72 tahun Indonesia merdeka pada kali ini.

Pendekatan tersebut menjadi esensi pendekatan kepada segenap masyarakat Indonesia untuk merangkul dan mengedepankan azas kebersamaan. Melalui semboyan ini pula masyakat diingatkan untuk kembali bersama-sama bersatu dalam perbedaan dan melanjutkan perjuangan untuk menjadi bangsa yang terhormat, bangsa Indonesia.

KERJA SAMA - Kebersamaan merupakan prinsip dasar masyarakat Indonesia dalam berkehidupan berbangsa.

GOTONG ROYONG - Gotong royong merupana manifestasi konkrit dari semangat kebersamaan antar masyarakat dalam bahu membahu dan tolong menolong.

Konfigurasi Logo

Logo "72 TAHUN INDONESIA KERJA BERSAMA" merupakan representasi dari semangat gotong royong untuk membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

Angka "7" pada logo merupakan simbolisasi dari bentuk anak panah yang menyerong kerah kanan atas. Hal tersebut melambangkan dinamisme pembangunan yang berorentasi kemasa depan positif.

Letak dan posisi angka "2" pada logo yang terlihat merangkul angka "7" merupakan perlambang dari asas kebersamaan dalam bekerja membangun Indonesia dan mencapai target yang telah direncanakan.
Bentuk angka "2" yang mereprentasikan bentuk bendera Indonesia yang terdiri dari dua bangian.

" 72 TAHUN INDONESIA KERJA BERSAMA "


Read more »
Situs Tribrata News Polri di Hack

Situs Tribrata News Polri di Hack

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) melakukan pengelolaan portal Website Tribrata News pada tingkatan Mabes sampai Polda dan Polres pada seluruh Indonesia, website tersebut dikelola oleh bidang Humas yang sering yang sering melakukan update pemberitaan Polisi dalam melaksannakan tugasnya. Jika masing polda dan polres mempunyai website tersendiri, berapa banyak website Tribrata News?

Banyaknya website yang dibuat tidak diimbangi dengan Security System dan maintaining pada website tersebut, sehingga banyak tangan usil yang ingin mencoba pertahanan atau hanya menyelipkan file pada Website atau malah menghapus data.

Terbukti banyak website Tribrata News yang menjadi korban Hacked  yang tidak langsung mendapat pemulihan dari pengelola Website, bisa dilihat website berikut (Update : 11/08/2017 ) :
1. http://www.tribratanewsriau.com/
2. http://tribratanewslumajang.com/personil/
3.http://mail.tribratanewspolrestegalkota.net/0.html
4. http://tribratanewspolrestegalkota.net/0.html
5. http://tribratanews.polressalatiga.id/img_galeri/
6. http://tribratanewsrotendao.com/jancok.html
7.http://tribratanewsjember.net/y.php
8.http://www.tribratanews-polrespagaralam.com/kandas.htm Sebagai penutup tulisan ini, semoga pengelola dapat melakukan pengecekan terhadap website yang dikelolanya, jangan sekedar melakukan update tulisan tanpa melakukan pengecekan sitem kemanannya. :)
Bingungnya lagi ketika ingin memberitahukan kepada Admin, tidak terdapat nomor kontak / email pada Website. Dimana seharusnya Website pemerintahan itu penting pasang Contact yang dapat digunakan komunikasi dengan masyarakat.
Read more »
Blogger Template Designer Indonesia

Blogger Template Designer Indonesia

Ilustrasi Blogger
Template Blogger merupakan tampilan utama pada sebuah website atau blog, semakin baik kualitas tempate akan membuat pengunjung akan kembali datang dan membaca isi blog, kebanyakan blogger akan memilih Tampilan Warna, Loading yang Cepat (Fast Loading), Template Responsive, dan SEO (Search Engine Optimization).

Daya tarik Template juga mampu menarik blogger berlomba untuk merancang, membuat, bahkan ada juga yang convert template, kemudian menampilkan hasil terbaik untuk dijual atau bahkan hanya dibagikan gratis dalam bentuk free template, begitu juga banyak blogger Indonesia baik pemula sampai Master tersangsang untuk berlomba membuat Template yang keren.

Berikut ini daftar Website terkenal milik Blogger Indonesia pembuat Template Blogger :
  1. www.arlinadzgn.com
  2. uongjowo.blogspot.com
  3. www.mastemplate.com
  4. www.kompiajaib.com
  5. blog.kangismet.net
  6. www.maskolis.com
  7. Sugeng.id
Daftar perancang / pembuat template blogger diatas merupakan sedikit dari Master Website yang ada di Indonesia, anda pilih karya siapapun atau bahkan buat sendiri, yang penting indah dan tentu saja dapat mendatangkan banyak pengunjung.
Read more »
Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Perlindungan Anak

Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Perlindungan Anak

Tindak Pidana kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat, pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Pemerintah memandang perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

"Perpu ini dimaksudkan untuk kegentingan yang diakibatkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat secara signifikan," kata Joko Widodo dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Rabu (25/05/2016) sekitar jam 16.30 WIB.

Atas dasar pertimbangan tersebut Presiden Joko Widodo pada 26 Mei 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perubahan yang dilakukan dalam Perppu ini adalah pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sehingga berbunyi:
  1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D (setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
  3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;
  5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;
  6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
  7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik;
  8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
  9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.
Selain itu, di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:
  1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) (dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok;
  2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;
  3. Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi;
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Selain itu ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E (setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;
  4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
  6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;
  7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
  8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.
Di antara Pasal 82 dan Pasal 83, menurut Perppu ini, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:
  1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) (dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok;
  2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 25 Mei 2016.
Read more »
Modus, Cara, dan Antisipasi Pencurian Mobil Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, dan Toyota Innova

Modus, Cara, dan Antisipasi Pencurian Mobil Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, dan Toyota Innova

Sistem keamanan mobil semakin komplit dan canggih, dengan Keyless entry atau immobilizer yang membuat mobil tidak akan dapat dinyalakan tanpa kehadiran kunci asli, walau mobil tersebut tidak luput dari kejahatan dengan modus penggelapan. Beda dengan halnya sistem keamanan pada mobil Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, dan Toyota Innova yang tidak dilengkapi dengan sistem immobilizer, sehingga banyak dijadikan sasaran tembak para pelaku pencurian mobil.

Pelaku pencurian mempelajari sistem keamanan mobil, maka kita harus selayaknya persempit gerak mereka untuk pencegahan pencurian, kita juga mengikuti tingkah pikir mereka dan jangan sampai terjadi kehilangan mobil kesayangan kita.

Berdasarkan pengalaman penulis, bahwa pelaku pencurian mobil biasanya berkelompok, dengan sangat rapi mempunyai tugas dan peran masing-masing diantaranya peran pengawasi lingkungan, pemutus kabel alarm, pemetik (yang bertugas membuka kunci pintu mobil sampai kunci kontak), driver ( disebut joki atau kuda), dan pencari / pemutus GPS.

Pelaku beraksi memakai mobil sewaan kelas menengah keatas untuk operasional, hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kecurigaan masyarakat dan petugas keamanan.

Cara pelaku melakukan pencurian mobil.

Pelaku menggunakan mobil rental mencari sasaran, paling senang mobil yang diparkir ngambang dipinggir jalan. Setelah menemukan sasaran, satu pelaku menunggu di mobil, pelaku lainnya turun dan mengawasi lokasi, sedangkan seorang pelaku lainnya lekas masuk ke kolong mobil dan memotong kabel alarm dengan kawat yang dimodifikasi bengkok pada ujungnya, kemudian pelaku utama membuka pintu mobil dengan kunci letter "T", lalau mengebor rumah kunci kontak mobil. Para pelaku secara bersama mendorong mobil hingga sampai tempat aman untuk menstarter mobil, pelaku pergi untuk bertemu dengan pelaku yang mempunyai peran mencari dan memutus GPS Traker sebelum mobil dijual kepada penadah.

Bagaimana Alarm mobil mudah dilumpuhkan?

Sistem alarm yang biasanya ada dipasaran sebenarnya bagus karena didukung fitur sistem Cut Engine (Engine Cut Off) yang berfungsi mengaktifkan relay untuk memutus kabel mesin, kabel ECU, atau Kabel Full Pump.
Tetapi fungsi yang sangat penting ini sering tidak diaktifkan oleh tukang pasang alarm variasi melainkan yang difungsikan hanya Central Lock pintu, sehingga mesin dapat menyala walau remote Alarm dalam posisi lock (mengunci).

Cara pelaku / maling mobil mematikan alarm.

Pelaku maling mobil mematikan alarm dengan cara pertama mencari Toa (sirine) alarm yang biasanya terpasang pada ruang kabin mesin, melalui kolong mobil (ngolong) pelaku menggunakan kawat menarik kabel penghubung, setelah kabel terputus kemudian pelaku merusak pintu mobil menggunakan kunci letter "T", pintu akan dapat dibuka tanpa matikan alarm dan seharusnya sirine mobil akan berbunyi tetapi karena sudah terputus maka hanya lampu sein berkedip (menyala / hazard) bersama yang akan mati sendiri dalam hitungan menit, kemudian pelaku masuk kedalam mobil mencari modul alarm untuk mematikan alarm dengan cara : mencabut alarm dari soket atau mencabut sekring alarm. Mematikan alarm ini akan membuat tidak berfungsinya Cut Engine (Engine Cut Off) atau Imobilizer (variasi).

Kusus untuk pencurian mobil Innova, pelaku akan sedikit mencongkel Kap mesin sebelah kanan untuk memotong kabel yang terhubung pada Toa / Sirine Alarm, dilakukan dengan cara menarik kabel Sirine menggunakan kawat yang pada bagian ujungnya dibuat bengkok.

Cara maling mobil memerusak pengaman Stir Variasi.

  • Pengamanan Stir Variasi model "melintang yang mengunci stri mobil".
    Pelaku melumpuhkan pengaman ini dengan cara menarik paksa pengaman setir hingga patah pada ujung pengaman yang terbuat dari alumunium yang mudah pecah.
  • Pengamanan Stir Variasi model "mengunci setir dengan pedal mobil".
    Pelaku melumpuhkan pengaman setir ini dengan cara mengingjak pedal secara bersamaan sambil memegang stir mobil bagian atas untuk diayunkan kearah belakang sehingga stir jadi bengkok yang menyebabkan pedal mobil longgar dan pengaman dapat dibuka.

Cara maling mobil menyalakan kunci kontak yang terkunci.

Stir mobil yang terkunci akan dibuka pelaku dengan cara merusak terlebih dahulu rumah kunci menggunakan alat bor portable. Pelaku mengebor lubang spi acc yang letaknya pada bagian bawah rumah kunci, dilakukan untuk membuat pengait besi yang mengunci stir tidak berfungsi, sehingga rangkain rumah kunci bagian dalam bisa diambil, dan pelaku dapat mudah menyalakan (menstarter) mobil hanya dengan menggunakan obeng.

Tetapi kendaraan tidak langsung di stater (dapat membangunkan pemilik rumah) melainkan pelaku mendorong kendaraan sampai memastikan aman untuk distartser, atau pelaku menyalakan mobil dengan cara memasukkan gigi mobil manual.

Cara maling buang / putus GPS Traker.

Pemilik mobil biasanya melengkapi mobil dengan GPS Traker. Tapi di satu sisi, para pencuri spesialis kendaraan juga turut mempercanggih peralatan 'tempur' mereka menggunakan teknologi yang dimanfaatkan untuk kejahatan ini, berupa radio jammer signal untuk menutupi (mengacak) frekuensi sinyal GPS.

Jadi para pelaku setelah berhasil menguasai mobil hasil pencurian langsung akan mengaktifkan radio jammer signal, sebelum menyerahkan mobil kepada pelaku yang berperan untuk mencari dan memutus GPS, disinilah pelaku akan membongkar interior dan dashboard mobil untuk mencari GPS, setelah ditemukan GPS akan diputus kemudian dibuang dan jammer signal baru dimatikan, setelah aman baru diserahkan kepada penadah mobil pencurian.

Pengakuan tersangka pelaku pencurian Mobil Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, dan Toyota Innova :

Pada umumnya pelaku pencurian mobil akan bungkam (tutup mulut) ketika tertangkap oleh anggota Polri, tetapi petugas tidak mempunyai kata menyerah untuk ungkap perkara pencurian mobil yang meresahkan masyarkat. Dari hasil introgasi dan Pemeriksaan pelaku mengakui perbuatanya sebagai berikut :
  • Menjadikan Mobil Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, dan Toyota Innova karena mobil tersebut tidak dilengkapi sistem pengaman yang baik, sehingga mudah untuk dipetik (dicuri), serta adanya "asbak" (sebutan bagi penadah) yang menginginkannya.
  • Peran masing masing pelaku sudah diatur, baik penadah atau yang berperan menghilangkan GPS sudah siap menampung hasil petikan (pencurian), dengan sistem pembagian hasil sama rata setelah dipotong biaya operasional.
  • Para pelaku memmpunyai "kandang" tempat untuk menyembunyikan barang hasil pencurian setelah dibersihkannya GPS sebelum di jual kepada penadah.
  • Pelaku mempunyai waktu paling lama sekitar 10 menit untuk melakukan aksinya, lebih dari itu pelaku meninggalkan mobil jika tidak dapat dinyalakan.
  • Dalam aksinya pelaku menggunakan Istilah yang sering dipakai diantaranya Pemetik = Pencuri, Kuncing = Pencuri, Asbak = Penadah, Selendang / KTP = Surat Kendaraan Palsu, Kaleng = Plat Mobil.


Cara Solusi Pencegahan Pencurian Mobil

Cara pencegahan tindak pidana pencurian Mobil yang akan kami sampaikan merupakan berdasarkan Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor), diantaranya :
  • Aktifkan fungsi Cut Engine (Engine Cut Off) pada Alarm Variasi, berguna untuk memutus kabel mesin, kabel ECU, atau Kabel Full Pump.
  • Pasang Modul alarm Variasi pada tempat yang paling rumit dijangkau.
  • asang Toa (Surine) Alarm pada tempat yang tidak terjangkau atau sulit dilihat dari kolong mobil, sehingga mempersulit pencuri mobilketika akan memutus kabel Toa (sirine).
  • Pasang kunci pengaman tambahan (saklar untuk memutus kabel mesin, kabel ECU, atau Kabel Full Pump), dan letakkan pada tempat yang rahasia.
  • Pastikan membeli Kunci stir tambahan dengan kualitas yang baik.
  • Tempatkan GPS Tracker pada tempat tersembunyi, disarankan hanya memasang jalur arus listrik saja, tidak perlu pasang perekam suara kabin, pemutus mesin, atau variasi lainnya. Karena jika dipasang semuanya akan memakan banyak ruang, dan sistem pemutus mesin akan selalu terhubung dengan kontak sehingga pelaku akan mudah melacak letak GPS hanya dengan melihat jalur asli kabel kontak.
Ulasan diatas digunakan untuk antisipasi dan kewaspadaan kita terhadap pelaku pencurian, bukan untuk dipraktekkan.
Read more »
Pemahaman Tentang Alat Bukti sebagai "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan sebagai "Bukti Yang Cukup"

Pemahaman Tentang Alat Bukti sebagai "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan sebagai "Bukti Yang Cukup"

Pada awal pembentuannya KUHAP disebut-sebut sebagai “karya agung”, tetapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan praktek hukum, semakin terlihat betapa kelemahan sistemik yang di-design didalamnya membutuhkan respons yang bukan hanya menjadi tanggung jawab legislator, tetapi juga diperlukan langkah antisipatif konstitusional. Hal ini sebagai konsekuensi langsung diabaikannya amanat konstitusi dalam substansi KUHAP. Salah satu persoalan mengenai hal ini telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 28 April 2015, sebagaimana dimaksud dalam Putusan No. 21/PUU-XII/2014, yang kemudian begitu mengguncang praktek hukum, karena terjadi pergeseran makna yang cukup mendalam berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan proses pembuktian pada tahap penyelidikan dan penyidikan, dan tentunya hal itu berkaitan langsung dengan perkembangan kewenangan hakim prapreadilan, tempat menguji keabsahan tindakan aparatur penegak hukum yang demikian itu.

Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 memuat beberapa pokok hal kaidah hukum baru, antara lain:
  1. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP;
  2. Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
Dengan amar putusan yang demikian itu, maka pada dasarnya Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan yang lebih “strict” tentang kriteria penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan. Selain itu, tentunya putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud telah “menambah” kewenangan hakim praperadilan sehingga meliputi pula pengujian tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan.
Read more »
Kombes Krishna Murti : Beat Profiling Pada Tugas Kepolisian

Kombes Krishna Murti : Beat Profiling Pada Tugas Kepolisian

Saya tertarik untuk menulis ulang tulisan "Beat Profiling Pada Tuga Kepolisian", dalam tulisannya menyampaikan alasan terjadi kemerosotan hubungan Polisi dan Masyarakat, diantaranya :
  1. Munculnya gerakan reformasi yang menekankan prinsip-prinsip bahwa kewenangan polisi harus didasarkan pada hukum, penegakan hukum adalah tugas utama kepolisian, dan akhirnya memunculkan asumsi tanggung jawab warga terhadap Kamtibmas yang ada selama ini telah beralih menjadi tanggung jawab pemerintah/ polisi.
  2. Gerakan menuju profesionalisasi telah menyebabkan semakin terisolasinya polisi dari masyarakat yang dilayaninya, walaupun keadaan ini belum dirasakan menghambat kegiatan tugas-tugas kepolisian. Pada era ini idiologi yang mengemuka adalah bahwa polisi sebagai professional merupakan orang yang paling mengetahui tentang Kamtibmas dan bahwa masyarakat tidak harus terlibat aktif dalam kegiatan polisi kecuali sekedar memberi informasi tentang kejahatan.
  3. Kebijakan tentang penugasan anggota polisi yang sering dipindah tugas dari satu penugasan ke penugasan lainnya. Kebijakan ini selain dimaksudkan untuk ”tour of duty”; pembinaan karier juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya Korupsi/KKN. Hal ini berakibat banyaknya polisi kurang mengenal warga dan lingkungan tempat tugasnya.
  4. Kebijakan manajemen sentralistik yang bertujuan agar anggota mengikuti prosedur standar operasi yang ditetapkan oleh pusat. Kebijakan ini dimaksud untuk mendorong profesionalisme dan agar polisi tidak memihak/netral dalam pelaksanaan tugas. Kebijakan sentralistik ini telah berakibat praktek birokrasi dan depersonalisasi dalam pemolisian.
  5. Peningkatan penggunaan mobil patroli telah mengurangi kegiatan patroli jalan kaki secara signifikan. Selama ini patroli jalan kaki sangat efisien karena kedekatannya dengan warga, berbeda dengan patroli bermobil yang kurang mudah didekati karena kecepatannya. Polisi semakin jauh dan tidak mengenal dengan baik warga yang harus dilayaninya.
  6. Kemajuan teknologi kepolisian terutama dibidang telekomunikasi, informasi teknologi, computer dan lain-lain semakin menjauhkan polisi dari masyarakat.

BEAT PROFILING

Strategi perpolisian tradisional yang tidak efektif telah menyebabkan angka kriminalitas yang semakin meningkat dan tantangan tugas kepolisian yang semakin besar. Strategi pemolisian tradisional yang selama ini dijalankan adalah patroli pencegahan (preventive patrol), reaksi cepat ke TKP (rapid response), dan penyidikan tindak pidana (follow-up investigation).

Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai masalah tersebut diatas maka kita semua perlu memahami kembali Konsep Problem-oriented Policing (Pemolisian berorientasi masalah) diperkenalkan oleh Prof Herman Goldstein pada 1979, konsep ini pada dasarnya melihat kejahatan sebagai puncak gunung es yang dibawahnya terdapat masalah dan akar masalah.

Ketrampilan Crime Analyst dalam Konsep “beat profiling” sebagai solusi Strategi perpolisian tradisional. Selama ini polisi cenderung menangani kasus-kasus kejahatan yang terjadi. Konsep ini menyarankan agar dilakukan analisa atas kejahatan-kejahatan yang terjadi agar dapat mengungkapkan akar masalah penyebab kejahatan. Menanggulangi akar masalah akan dapat menghilangkan sekaligus berbagai kasus kejahatan yang terjadi berulang-ulang.

Metode ini merubah cara penanganan kejahatan yang semula reaktif menangani kasus menjadi proaktif dengan menangani akar masalah kasus-kasus tersebut. Metode pemecahan masalah yang populer digunakan antara lain menggunakan model SARA (Scanning, Analysis, Response, dan Assess ) dan Segitiga Kejahatan ( Cirme triangle ) yaitu analisa terhadap korban, lokasi, dan pelaku. Ketrampilan baru sebagai Crime Analyst menjadi penting dalam organisasi kepolisian.

memperkenalkan Konsep “beat profiling”, para anggota yang bertugas disuatu lingkungan bersama warga mulai mempelajari topografi, demografi, dan sejarah situasi kamtibmas wilayah tugasnya. Anggota diberikan kebebasan menetapkan patroli sesuai kondisi daerah masing-masing dan harapan warga. Bahwa sangat penting untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi warga. Polisi harus kembali bermitra / bekerja sama dengan warga dan menggunakan pendekatan pemecahan masalah bersama warga, bila ingin berhasil dalam memelihara Kamtibmas.
Artikel berjudul Beat Profiling Pada Tugas Kepolisian ditulis pada blog Catatan si BeDu yang dipublish pada bulan Mei tahun 2014.
Read more »
Home

Hukum