HUT Ke-72 Kemerdekaan Indonesia

HUT Ke-72 Kemerdekaan Indonesia

Konsep

Sejak kecil masyarakat indonesia dididik untuk memeliki kesadasaran akan pentingnya menjadi makluk sosial yang berdampingan dan berinteraksi melibatkan individu lainnya.

"Gotong Royong" adalah akar dari kebudayaan kita yang merupakan perwujudan harmoni kebersamaan yang telah menjadi perekat efektif tanpa memandang ras, suku, dan agama untuk mencapai tujuan yang luhur.

Kebersamaan menjadi tema yang diangkat pada perayaan 72 tahun Indonesia merdeka pada kali ini.

Pendekatan tersebut menjadi esensi pendekatan kepada segenap masyarakat Indonesia untuk merangkul dan mengedepankan azas kebersamaan. Melalui semboyan ini pula masyakat diingatkan untuk kembali bersama-sama bersatu dalam perbedaan dan melanjutkan perjuangan untuk menjadi bangsa yang terhormat, bangsa Indonesia.

KERJA SAMA - Kebersamaan merupakan prinsip dasar masyarakat Indonesia dalam berkehidupan berbangsa.

GOTONG ROYONG - Gotong royong merupana manifestasi konkrit dari semangat kebersamaan antar masyarakat dalam bahu membahu dan tolong menolong.

Konfigurasi Logo

Logo "72 TAHUN INDONESIA KERJA BERSAMA" merupakan representasi dari semangat gotong royong untuk membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

Angka "7" pada logo merupakan simbolisasi dari bentuk anak panah yang menyerong kerah kanan atas. Hal tersebut melambangkan dinamisme pembangunan yang berorentasi kemasa depan positif.

Letak dan posisi angka "2" pada logo yang terlihat merangkul angka "7" merupakan perlambang dari asas kebersamaan dalam bekerja membangun Indonesia dan mencapai target yang telah direncanakan.
Bentuk angka "2" yang mereprentasikan bentuk bendera Indonesia yang terdiri dari dua bangian.

" 72 TAHUN INDONESIA KERJA BERSAMA "


Situs Tribrata News Polri di Hack

Situs Tribrata News Polri di Hack

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) melakukan pengelolaan portal Website Tribrata News pada tingkatan Mabes sampai Polda dan Polres pada seluruh Indonesia, website tersebut dikelola oleh bidang Humas yang sering yang sering melakukan update pemberitaan Polisi dalam melaksannakan tugasnya. Jika masing polda dan polres mempunyai website tersendiri, berapa banyak website Tribrata News?

Banyaknya website yang dibuat tidak diimbangi dengan Security System dan maintaining pada website tersebut, sehingga banyak tangan usil yang ingin mencoba pertahanan atau hanya menyelipkan file pada Website atau malah menghapus data.

Terbukti banyak website Tribrata News yang menjadi korban Hacked  yang tidak langsung mendapat pemulihan dari pengelola Website, bisa dilihat website berikut (Update : 11/08/2017 ) :
1. http://www.tribratanewsriau.com/
2. http://tribratanewslumajang.com/personil/
3.http://mail.tribratanewspolrestegalkota.net/0.html
4. http://tribratanewspolrestegalkota.net/0.html
5. http://tribratanews.polressalatiga.id/img_galeri/
6. http://tribratanewsrotendao.com/jancok.html
7.http://tribratanewsjember.net/y.php
8.http://www.tribratanews-polrespagaralam.com/kandas.htm Sebagai penutup tulisan ini, semoga pengelola dapat melakukan pengecekan terhadap website yang dikelolanya, jangan sekedar melakukan update tulisan tanpa melakukan pengecekan sitem kemanannya. :)
Bingungnya lagi ketika ingin memberitahukan kepada Admin, tidak terdapat nomor kontak / email pada Website. Dimana seharusnya Website pemerintahan itu penting pasang Contact yang dapat digunakan komunikasi dengan masyarakat.
Blogger Template Designer Indonesia

Blogger Template Designer Indonesia

Ilustrasi Blogger
Template Blogger merupakan tampilan utama pada sebuah website atau blog, semakin baik kualitas tempate akan membuat pengunjung akan kembali datang dan membaca isi blog, kebanyakan blogger akan memilih Tampilan Warna, Loading yang Cepat (Fast Loading), Template Responsive, dan SEO (Search Engine Optimization).

Daya tarik Template juga mampu menarik blogger berlomba untuk merancang, membuat, bahkan ada juga yang convert template, kemudian menampilkan hasil terbaik untuk dijual atau bahkan hanya dibagikan gratis dalam bentuk free template, begitu juga banyak blogger Indonesia baik pemula sampai Master tersangsang untuk berlomba membuat Template yang keren.

Berikut ini daftar Website terkenal milik Blogger Indonesia pembuat Template Blogger :
  1. www.arlinadzgn.com
  2. uongjowo.blogspot.com
  3. www.mastemplate.com
  4. www.kompiajaib.com
  5. blog.kangismet.net
  6. www.maskolis.com
  7. Sugeng.id
Daftar perancang / pembuat template blogger diatas merupakan sedikit dari Master Website yang ada di Indonesia, anda pilih karya siapapun atau bahkan buat sendiri, yang penting indah dan tentu saja dapat mendatangkan banyak pengunjung.
Modus, Cara, dan Antisipasi Pencurian Mobil

Modus, Cara, dan Antisipasi Pencurian Mobil

Sistem keamanan mobil semakin komplit dan canggih, dengan Keyless entry atau immobilizer yang membuat mobil tidak akan dapat dinyalakan tanpa kehadiran kunci asli, walau mobil tersebut tidak luput dari kejahatan dengan modus penggelapan. Beda dengan halnya sistem keamanan pada mobil Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, dan Toyota Innova yang tidak dilengkapi dengan sistem immobilizer, sehingga banyak dijadikan sasaran tembak para pelaku pencurian mobil.

Pelaku pencurian mempelajari sistem keamanan mobil, maka kita harus selayaknya persempit gerak mereka untuk pencegahan pencurian, kita juga mengikuti tingkah pikir mereka dan jangan sampai terjadi kehilangan mobil kesayangan kita.

Berdasarkan pengalaman penulis, bahwa pelaku pencurian mobil biasanya berkelompok, dengan sangat rapi mempunyai tugas dan peran masing-masing diantaranya peran pengawasi lingkungan, pemutus kabel alarm, pemetik (yang bertugas membuka kunci pintu mobil sampai kunci kontak), driver ( disebut joki atau kuda), dan pencari / pemutus GPS.

Pelaku beraksi memakai mobil sewaan kelas menengah keatas untuk operasional, hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kecurigaan masyarakat dan petugas keamanan.

Cara pelaku melakukan pencurian mobil.

Pelaku menggunakan mobil rental mencari sasaran, paling senang mobil yang diparkir ngambang dipinggir jalan. Setelah menemukan sasaran, satu pelaku menunggu di mobil, pelaku lainnya turun dan mengawasi lokasi, sedangkan seorang pelaku lainnya lekas masuk ke kolong mobil dan memotong kabel alarm dengan kawat yang dimodifikasi bengkok pada ujungnya, kemudian pelaku utama membuka pintu mobil dengan kunci letter "T", lalau mengebor rumah kunci kontak mobil. Para pelaku secara bersama mendorong mobil hingga sampai tempat aman untuk menstarter mobil, pelaku pergi untuk bertemu dengan pelaku yang mempunyai peran mencari dan memutus GPS Traker sebelum mobil dijual kepada penadah.

Bagaimana Alarm mobil mudah dilumpuhkan?

Sistem alarm yang biasanya ada dipasaran sebenarnya bagus karena didukung fitur sistem Cut Engine (Engine Cut Off) yang berfungsi mengaktifkan relay untuk memutus kabel mesin, kabel ECU, atau Kabel Full Pump.
Tetapi fungsi yang sangat penting ini sering tidak diaktifkan oleh tukang pasang alarm variasi melainkan yang difungsikan hanya Central Lock pintu, sehingga mesin dapat menyala walau remote Alarm dalam posisi lock (mengunci).

Cara pelaku / maling mobil mematikan alarm.

Pelaku maling mobil mematikan alarm dengan cara pertama mencari Toa (sirine) alarm yang biasanya terpasang pada ruang kabin mesin, melalui kolong mobil (ngolong) pelaku menggunakan kawat menarik kabel penghubung, setelah kabel terputus kemudian pelaku merusak pintu mobil menggunakan kunci letter "T", pintu akan dapat dibuka tanpa matikan alarm dan seharusnya sirine mobil akan berbunyi tetapi karena sudah terputus maka hanya lampu sein berkedip (menyala / hazard) bersama yang akan mati sendiri dalam hitungan menit, kemudian pelaku masuk kedalam mobil mencari modul alarm untuk mematikan alarm dengan cara : mencabut alarm dari soket atau mencabut sekring alarm. Mematikan alarm ini akan membuat tidak berfungsinya Cut Engine (Engine Cut Off) atau Imobilizer (variasi).

Kusus untuk pencurian mobil Innova, pelaku akan sedikit mencongkel Kap mesin sebelah kanan untuk memotong kabel yang terhubung pada Toa / Sirine Alarm, dilakukan dengan cara menarik kabel Sirine menggunakan kawat yang pada bagian ujungnya dibuat bengkok.

Cara maling mobil memerusak pengaman Stir Variasi.

  • Pengamanan Stir Variasi model "melintang yang mengunci stri mobil".
    Pelaku melumpuhkan pengaman ini dengan cara menarik paksa pengaman setir hingga patah pada ujung pengaman yang terbuat dari alumunium yang mudah pecah.
  • Pengamanan Stir Variasi model "mengunci setir dengan pedal mobil".
    Pelaku melumpuhkan pengaman setir ini dengan cara mengingjak pedal secara bersamaan sambil memegang stir mobil bagian atas untuk diayunkan kearah belakang sehingga stir jadi bengkok yang menyebabkan pedal mobil longgar dan pengaman dapat dibuka.

Cara maling mobil menyalakan kunci kontak yang terkunci.

Stir mobil yang terkunci akan dibuka pelaku dengan cara merusak terlebih dahulu rumah kunci menggunakan alat bor portable. Pelaku mengebor lubang spi acc yang letaknya pada bagian bawah rumah kunci, dilakukan untuk membuat pengait besi yang mengunci stir tidak berfungsi, sehingga rangkain rumah kunci bagian dalam bisa diambil, dan pelaku dapat mudah menyalakan (menstarter) mobil hanya dengan menggunakan obeng.

Tetapi kendaraan tidak langsung di stater (dapat membangunkan pemilik rumah) melainkan pelaku mendorong kendaraan sampai memastikan aman untuk distartser, atau pelaku menyalakan mobil dengan cara memasukkan gigi mobil manual.

Cara maling buang / putus GPS Traker.

Pemilik mobil biasanya melengkapi mobil dengan GPS Traker. Tapi di satu sisi, para pencuri spesialis kendaraan juga turut mempercanggih peralatan 'tempur' mereka menggunakan teknologi yang dimanfaatkan untuk kejahatan ini, berupa radio jammer signal untuk menutupi (mengacak) frekuensi sinyal GPS.

Jadi para pelaku setelah berhasil menguasai mobil hasil pencurian langsung akan mengaktifkan radio jammer signal, sebelum menyerahkan mobil kepada pelaku yang berperan untuk mencari dan memutus GPS, disinilah pelaku akan membongkar interior dan dashboard mobil untuk mencari GPS, setelah ditemukan GPS akan diputus kemudian dibuang dan jammer signal baru dimatikan, setelah aman baru diserahkan kepada penadah mobil pencurian.

Pengakuan tersangka pelaku pencurian Mobil Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, dan Toyota Innova :

Pada umumnya pelaku pencurian mobil akan bungkam (tutup mulut) ketika tertangkap oleh anggota Polri, tetapi petugas tidak mempunyai kata menyerah untuk ungkap perkara pencurian mobil yang meresahkan masyarkat. Dari hasil introgasi dan Pemeriksaan pelaku mengakui perbuatanya sebagai berikut :
  • Menjadikan Mobil Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, dan Toyota Innova karena mobil tersebut tidak dilengkapi sistem pengaman yang baik, sehingga mudah untuk dipetik (dicuri), serta adanya "asbak" (sebutan bagi penadah) yang menginginkannya.
  • Peran masing masing pelaku sudah diatur, baik penadah atau yang berperan menghilangkan GPS sudah siap menampung hasil petikan (pencurian), dengan sistem pembagian hasil sama rata setelah dipotong biaya operasional.
  • Para pelaku memmpunyai "kandang" tempat untuk menyembunyikan barang hasil pencurian setelah dibersihkannya GPS sebelum di jual kepada penadah.
  • Pelaku mempunyai waktu paling lama sekitar 10 menit untuk melakukan aksinya, lebih dari itu pelaku meninggalkan mobil jika tidak dapat dinyalakan.
  • Dalam aksinya pelaku menggunakan Istilah yang sering dipakai diantaranya Pemetik = Pencuri, Kuncing = Pencuri, Asbak = Penadah, Selendang / KTP = Surat Kendaraan Palsu, Kaleng = Plat Mobil.


Cara Solusi Pencegahan Pencurian Mobil

Cara pencegahan tindak pidana pencurian Mobil yang akan kami sampaikan merupakan berdasarkan Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor), diantaranya :
  • Aktifkan fungsi Cut Engine (Engine Cut Off) pada Alarm Variasi, berguna untuk memutus kabel mesin, kabel ECU, atau Kabel Full Pump.
  • Pasang Modul alarm Variasi pada tempat yang paling rumit dijangkau.
  • asang Toa (Surine) Alarm pada tempat yang tidak terjangkau atau sulit dilihat dari kolong mobil, sehingga mempersulit pencuri mobilketika akan memutus kabel Toa (sirine).
  • Pasang kunci pengaman tambahan (saklar untuk memutus kabel mesin, kabel ECU, atau Kabel Full Pump), dan letakkan pada tempat yang rahasia.
  • Pastikan membeli Kunci stir tambahan dengan kualitas yang baik.
  • Tempatkan GPS Tracker pada tempat tersembunyi, disarankan hanya memasang jalur arus listrik saja, tidak perlu pasang perekam suara kabin, pemutus mesin, atau variasi lainnya. Karena jika dipasang semuanya akan memakan banyak ruang, dan sistem pemutus mesin akan selalu terhubung dengan kontak sehingga pelaku akan mudah melacak letak GPS hanya dengan melihat jalur asli kabel kontak.
Ulasan diatas digunakan untuk antisipasi dan kewaspadaan kita terhadap pelaku pencurian, bukan untuk dipraktekkan.
Assesmen Terpadu terhadap Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk rehabilitasi pada proses peradilan

Assesmen Terpadu terhadap Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk rehabilitasi pada proses peradilan

Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika adalah “orang sakit” yang wajib menjalani pengobatan dengan menempatkan meraka kedalam lembaga rehabilitasi social. Pertimbangan tersebut berdasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar pelaku kasus narkotika termasuk dalam kategori korban penyalah guna dan korban narkotika yang secara tidak langsung merupakan orang sakit.

Penempatan pecandu dan korban penyalahgna narkotika kedalam lembaga rehabilitasi sesuai dengn tujuan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu pasal 4 huruf d yang menyebutkan untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Selain itu pasal 127 dengan memperhatikan pasal 54, 55, dan 103 dapat dijadikan panduan untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika, secara spesifik penempatan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika yang sedang menjalani proses hukum juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, Surat Edaran Makamah Agung Nomor : 07 tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Terapi dan Rehabilitasi, dan juga Peraturan Bersama Ketua Makamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Repulik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 TAHUN 2014, Nomor : 11/TAHUN 2014, Nomor : 03 TAHUN 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 TAHUN 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Sehingga muncul banyaknya peraturan yang mengatur tentang rehabiltasi tersangka dan/atau terdakwa pada proses peradilan diantaranya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, Dan Persidangan Atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan, dan POLRI juga mengeluarkan Surat Telegram Kapolri Nomor : STR/701/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi pada tingkat Penyidikan, serta Badan Narkotika Negara ( BNN ) mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Sekalipun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diatas telah mengamanatkan untuk memperlakukan pecandu dan korban penyalahguna narkotika secara humanis, namun dalam penanganan yang telah masuk dalam ranah hukum perlu dilakukan secara lebih cermat dan hati-hati melalui proses assesmen secara terpadu dengan melibatkan perwakilan dari unsur terkait untuk mengetahui sejauh mana tingkat kecanduan dan peran mereka dalam tindak Pidana Narkotika sehingga dapat ditentukan layak atau tidak seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang telah ditetapkan tersangka dan/atau terdakwa untuk ditempatkan kedalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau sosial.

Tim Asesmen Terpadu

Badan Narkotika Nasional (BNN) menetapkan Tim Asesmen Terpadu tingkat pusat setelah melakukan kordinasi dengan Kementrian Kesehatan, POLRI, Kejaksaan RI, dan Kemenkumham (BAPAS) terkait kasus anak. Badan Narkotika Nasional Propinzi ( BNNP ) menetapkan Tim Asesmen Terpadu setelah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah/Kepolisian Resort, Kejaksaan Tinggi / Negeri, dan Kantor Hukum dan Ham (Kanwilkumham/BAPAS), jumlah Tim Asesmen Terpadu yang dibetuk minimal 2 (dua) tim atau lebih dengan anggota tim yang berbeda, tergantung dari banyaknya kasus dan beban kerja.

Tim Asesmen Terpadu terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum. Tim Dokter terdiri dari dokter umum atau dokter spesialis kedokteran kesehatan jiwa atau dokter spesialis forensic dan/atau psikolog, beranggotakan minimal 2 (dua) orang dari Institusi Penerima Wajib Lapor ( IPWL ) yang sudah tersertifikasi oleh Kemenkes atas rekomendasi dari Kementrian Kesehatan untuk Tim Asesmen tingkat Pusat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Tim Asesmen ditingkat Provinsi/Kab/Kota. Sedangkan Tim hukum beranggotakan masing-masing 1 (satu) orang terdiri dari unsur POLRI (ditunjuk oleh Dir IV Narkoba, Dir Narkoba Polda, atau Kasat Narkoba Polres), unsur BNN (Penyidik lain yang ditunjuk oleh Deputi Pemberantasan/Kepala BNNP/BNNK), unsur Kejaksaan (jaksa yang ditunjuk), dan Kemenkumham (BAPAS) apabila tersangkanya anak.

Mekanisme Pelaksanaan Asesmen Terpadu

Mekanisme Pelaksanaan Asesmen Terpadu, diatur sebagai berikut :
  1. Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen berdasarkan tertulis dari penyidik.
    Penyidik mengajukan permohonan paling lama 1x24 jam setelah penangkapan, dengan tembusan kepada Kepala BNN setempat sesuai dengan tempat kejadian perkara.
  2. Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen maksimal 2x 24 jam, selanjutnya hasil asesmen dari tim dokter dan tim hukum disimpulkan paling lama hari ketiga.
  3. Hasil Asesmen dari masing-masing tim asesmen dibahas pada pertemuan pembahasan kasus (case conference) pada hari keempat untuk ditetapkan sebagai rekomendasi Tim Asesmen Terpadu.
    Rekomendasi Tim Asesmen Terpaadu berisi keterangan mengenai peran tersangka dan/atau terdakwa dalam tindak pidana, tingkat ketergantungan penyalahguna narkotika, rekomendasi kelanjutan proses hukumnya dan tempat serta lama waktu rehabilitasi. Rekomendasi Tim Assesmen terpadi ditanda tangani oleh ketua tim asesmen terpadu. Dalam kepentingan peradilan hasil rekomendasi Rekomendasi Tim Asesmen terpadu dilampirkan dalam berkas perkara tersangka harus asli bukan dalam bentuk foto copy.
Rehabilitasi tersangka atau terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika

Rehabilitasi tersangka atau terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika


Permasalahan narkotika di Indonesia sangat beragam tetapi jika dilihat secara garis besar dibedakan menjadi dua permasalahan Supply Reduction dan Demand Reduction.  
Supply Reduction adalah Pengurangan Pemasokan. Beberapa tindakan yang dilaksanakan untuk mecegah narkoba ilegal menjangkau konsumen, yang termasuk :
  • Memberantas panen narkoba ilegal;
  • Pengalihan panen untuk mengurangi tanaman panen ilegal; 
  • Merintangi pemasokan bahan baku yang dipakai untuk mengelola narkoba ilegal; 
  • Menggangu berbagai sarana yang dipakai untuk mengangkut narkoba; 
  • Membatasi pengedaran dalam rantai perdagangan; 
  • Pengawasan dan/atau perundang-undangan mengenai pencucian uang; dan 
  • Perang terhadap narkoba
Demand Reduction adalah Pengurangan Permintaan. Pencegahan penggunaan narkoba ilegal. Beberapa pendekatan pencegahan termasuk memberi pendidikan dan informasi yang mendidik pada masyarakat umum, kaum muda (program dalam sekolah) dan pengguna narkoba.
Permasalahan Demand Reduction yaitu tingginya angka prevelensi tersangka dan/atau terdakwa pecandu dan korban penyalahguna narkotika, hal ini berdasarkan penelitian BNN dan UI dari tahun 2004, 2008, dimana hasil penelitian menunjukkan peningkatan peningkatan sebesar 2,2 % (3,8 juta) pada tahun 2011. Kemudian minimnya tempat Rehabilitasi, pada tahun 2010 tempat layanan rehabilitasi di Indonesia hanya bisa menampung 18.000 penyalahguna. Sedangkan tahun 2014 diperkirakan terdapat 375 lemabaga rehabilitasi instansi pemerintah (balai Rehabilitasi BNN, RSU, RSJ, Pukesmas, dan RS Pengayoman) dan 157 lembaga rehabilitasi komponen masyarakat (Outreach Centre, One Stop Centre, Community Based Unit dan Rumah Sakit serta Klinik Swasta). Permasalahan lainnya yaitu berkembangnya narkotika jenis baru. Secara Resmi United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) pada bulan maret tahun 2013 melaporkan telah ditemukan narkotika jenis baru sebanyak 251 narkotika psikoaktif baru New Psychoactive Substances (NPS) di 70 negera yang kemudian dikenal dengan Designer Druds, sedangkan di Indonesia telah ditemukan 26 narkotika psikoaktif baru. (2014, Badan Narkoktika Negara RI)

Mekanisme Rehabilitasi bagi tersangka atau terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam proses peradilan

Mekanisme pelaksanaan rehabilitasi bagi tersangka dan/atau terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika meliputi :
  1. Persiapan rehabilitasi terdiri dari
  2. Pelaksanaan Rehabilitasi bagi tersangka atau terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dilaksanakan dilembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah sesuai dengan hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional.
  3. Pelaksanaan Rehabilitasi bagi tersangka atau terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika merangkap pengedar dilaksanakan di rutan selama menunggu putusan sesuai dengan assesmen TAT yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNN. 
  4. Pelaksanaan rehabilitasi dapat dilaksanakan berdasarkan rekomendasi TAT. Hasil Rekomendasi akan dilampirkan dalam Berkas Perkara untuk diserahkan ke kejaksaan melalui penyidik selanjutnya dibawa kepersidangan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pelaksanaan putusan hakim. 
  5. Pelaksanaan Rahabilitasi berlangsung maksimal 3 (tiga) bulan dengan rawat inap. 
  6. Pihak lembaga rehabilitasi memberikan informasi kepengadilan yang menetapkan 2 (dua) minggu sebelum masa rehabilitasi selesai. 
  7. Jika tersangka dan/atau terdakwa tidak mentaati peraturan yang berlaku atau melarikan diri, koordinasi dengan pihak kepolisian setempat. 
  8. Keluarga atau penyidik boleh melakukan komunikasi setelah 2 (dua) minggu masa rehabilitasi sesuai dengan Standar Oprasional Prosedural (SOP) masing masing lembaga rehabilitasi.

Tahap Rehabilitasi bagi tersangka atau terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam proses peradilan.

Tahapan Rehabilitasi bagi tersangka atau terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika terdiri dari :
  1. Asessmen
    Assesmen dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap penggunaan narkotika meliputi aspek fisik, psikologis, dan social sehingga diketahui derajat ketergantungan dan besaran masalah yang ada pada individu. Assesmen dilaksanakan secara terpadu oleh tim dokter yang terdiri dari dokter spesialis kedokteran jiwa, spesialis foresnsik, dokter dan psikolog yang tersertifikasi dalam bidang narkotika. Hasil assesmen merupakan dasar untuk menentukan diagnose yang bersangkutan. Secara Umum, assesmen dapat digambarkan sebagai suatu proses mendapatkan data dan informasi mengenai tersangka dan/atau terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam proses peradilan. (baca : Assesmen Terpadu terhadap Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk rehabilitasi pada proses peradilan)
  2. Pelaksanaan Rehabilitasi dalam Proses Peradilan
    Pelaksanaan Rehabilitasi bagi tersangka dan/atau terdakwa dapat ditempatkan dilembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah atau rutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya :
    • Pelaksanaan Rehabilitasi pada Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah.
      Proses rehahibilitasi dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, terdiri dari :
      • Pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan fisik dasar dan laboratorium dasar;
      • Detoksifikasi selasam 1 (satu) minggu;
      • Tahapan stabilisasi/orentasi selamsa 1 (satu) minggu;
      • Program inti, focus pada perubahan perilaku selama 2 (dua) minggu;
      • Persiapan sampai putusan hakim terdiri dari pencegahan kekambuhan dan edukasi system peradilan selama dua minggu;
      • Rujukan akibat komplikasi (bila diperlukan.

      Pelaksanaan rehabilitasi bagi tersangka dan/atau terdakwa pecandu dan korban dilaksanakan melalui program rehabilitasi rawat inap dengan 3 (tiga) criteria :
      1. Layanan sesuai dengan standar Nasional Pelaynanan Ketergantungan Narkoba bagi Unit/Lembaga Rehabilitasi Pemerintah;
      2. Layanan Rehabilitasi dengan modelitas TC(Therapeutic Community) yang disesuaikan dengan program masing-masing lembaga;
      3. Adanya surat Ketetapan dari BNN / BNNP.
      Pengamanan dan pengawasan bagi tersangka dan/atau terdakwa yang ditempatkan pada fasilitas rehabilitasi rawat inap dilaksanakan oleh lembaga rehabilitasi yang memenuhi standart keamanan tertentu dan dalam pelaksanaanya dapat berkoordinasi dengan pihak kepolisian
      Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi diserahkan kembali kepada penyidik atau penuntut umum dengan menyerahkan resume akhir kegiatan rehabilitasi.
    • Pelaksanaan Rehabilitasi pada Rutan
      Proses rehabiltasi dirutan terdiri dari assesmen tim dokter (Pemeriksaan fisik dasar dan laboratorium dasar), Asesmen Risiko dan kebutuhan mengacun kepada instrument criminogenic, intervensi psikososial, dan rujukan medis komplikasi.
  • Peraturan Bersama Ketua Makamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Repulik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 TAHUN 2014, Nomor : 11/TAHUN 2014, Nomor : 03 TAHUN 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 TAHUN 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5211);
  • Surat Edaran Makamah Agung Nomor : 07 tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Terapi dan Rehabilitasi.
  • Surat Telegram Kapolri Nomor : STR/701/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi pada tingkat Penyidikan.
  • Lembaran  BNN RI tentang Pedoman Rehabilitasi bagi tersangka atau terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, 2014.
Diversi dan Restorative Justice Pada Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversi dan Restorative Justice Pada Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigma dalam filosofi peradilan pidana anak, yang awalnya adalah retributive justice, kemudian berubah menjadi rehabilitation, lalu yang terakhir menjadi restorative justice.[1]

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terdapat istilah diversi dan keadilan restorative atau sering dikenal dengan istilah Restorative Justice, istilah baru tersebut tidak terdapat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dimaksud dengan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sedangkkan keadilan restorative (Restorative Justice) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.Hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin dengan adanya diversi dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal” karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. Ketentuan pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan Diversi bertujuan :
  • Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
  • Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; 
  • Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; 
  • Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan 
  • Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
Diversi wajib diupayakan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, meskipun konsekuensi “wajib” pada pengupayaan diversi juga menjadi kabur karena sanksi terhadap pengabaian ketentuan ini yang diatur pada pasal 96 sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012.

Meskipun demikan, memang tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diupayakan diversi, Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 memberikan batasan pada kasus yang bisa diupayakan diversi yaitu :
  1. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;dan
  2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 

[1] Drs. Priyadi, Bc. IP, M.Si., Sosialisasi & Roadmap Implementasi UU No.11/2012, 2013
Previous PostOlder Posts Home